Asuransi
Asuransi merupakan suatu sistem yang dipakai untuk mengurangi kehilangan finansial dengan menyalurkan resiko kehilangan dari seseorang atau badan yang satu ke yang lainnya.
Dalam UU No.2 Th 1992 dijelaskan tentang usaha asuransi yang merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas kerusakan, kehilangan dan segala kerugian yang timbul karena suatu peristiwa yang tidak pasti.
Menurut UU, ada 2 jenis asuransi yaitu:
1. Asuransi sosial, misalnya asuransi Jasaraharja dan Jamsostek
2. Asuransi komersial meliputi asuransi umum dan jiwa.
Prinsip Dasar Asuransi
1. Insurable Interest
Hak mengasuransikan yang diakui secara hukum yang timbul di antara kedua pihak
2. Utmost Good Faith
Tindakan dalam mengungkapkan semua fakta mengenai sesuatu yang akan diasuransikan secara lengkap dan akurat
3. Proximate Cause
Rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat secara aktif dari sumber yang baru dan independen
4. Indemnity
Mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang dimiliki sesaat sebelum terjadinya kerugian
5. Subrogation
Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar
6. Contribution
Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity

Penerapan Metode Activity-Based Costing System dalam menentukan Besarnya Tarif Jasa Rawat Inap

(Studi Pada RSUD Kabupaten Batang)

Sistem akuntansi biaya tradisional sekarang ini banyak memiliki kelemahan, salah satunya adalah memberikan informasi yang terdistorsi karena ketidak-akuratan dalam pembebanan biaya sehingga mengakibatkan kesalahan penentuan biaya, pembuatan keputusan, perencanaan dan pengendalian terhadap suatu produk. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dapat digunakan metode Activity-Based Costing (ABC). Metode ABC memperbaiki keakuratan perhitungan harga pokok produk dengan mengakui bahwa banyak dari biaya overhead tetap bervariasi dalam proporsi untuk berubah selain berdasarkan volume.

Activity-Based Costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok yang menelusuri biaya ke aktivitas dulu baru kemudian ke produk untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. Perbedaan utama penghitungan harga pokok produk antara akuntansi biaya tradisional dengan ABC adalah jumlah cost driver (pemicu biaya) yang digunakan. Metode ABC menggunakan cost driver dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dalam sistem akuntansi biaya tradisional yang hanya menggunakan satu atau dua cost driver berdasarkan unit.

Syarat Penerapan Sistem Activity-Based Costing:

1. Perusahaan mempunyai tingkat diversifikasi yang tinggi: memproduksi beberapa macam produk yang diproses dengan menggunakan fasilitas yang sama.
2. Tingkat persaingan industri yang tinggi: terdapat beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau sejenis.
3. Biaya pengukuran yang rendah: biaya yang digunakan sistem ABC untuk menghasilkan informasi biaya yang akurat harus lebih rendah dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.

Cost driver yaitu suatu kejadian yang menimbulkan biaya dan merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya overhead. Faktor ini menunjukkan penyebab utama tingkat aktivitas yang menyebabkan biaya dalam aktivitas selanjutnya.

Cost driver dibagi menjadi dua yaitu:

1. Cost Driver berdasarkan unit yang membebankan biaya overhead pada produk melalui penggunaan tarif overhead tunggal oleh seluruh departemen.
2. Cost Driver berdasarkan non unit merupakan Faktor penyebab selain unit yang menjelaskan konsumsi overhead.

Biaya aktivitas dibebankan ke produk berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas produk. Pembebanan biaya overhead dari tiap aktivitas ke setip kamar dihitung dengan rumus sbb:

BOP yang dibebankan = Tarif/unit Cost Driver yang dipilih

Dengan mengetahui BOP yang dibebankan pada masing-masing produk, maka dapat dihitung tarif jasa rawat inap per kamar sbb:

Tarif per Kamar = Cost Rawat Inap + Laba yang diharapkan

Untuk cost rawat inap per kamar diperoleh dari total biaya yang telah dibebankan pada masing-masing produk dibagi dengan jumlah hari pakai.

Perbedaan yang terjadi antara jasa rawat inap dengan menggunakan metode tradisional dan metode ABC disebabkan karena pembebanan biaya overhead pada masing-masing produk. Pada metode akuntansi biaya tradisional biaya overhead pada masing-masing produk hanya dibebankan pada satu cost driver saja. Akibatnya cenderung terjadi distorsi pada pembebanan biaya overhead. Sedangkan pada metode ABC biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada banyak cost driver sehingga dalam metode ABC telah mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap kamar secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas.

jawaban no.1, click here

jawaban no.2, click here

Mahasiswa sebagai golongan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa mempunyai kewajiban untuk mulai memberikan kontribusi serta perhatian dalam jalannya pemerintahan. Sebagai bagian dari keluarga bangsa ini, mereka bertanggung jawab juga untuk mengawasi jalannya pemerintahan apakah berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah para wakil rakyat kita sudah memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dengan benar dan tidak melakukan penyelewengan.

Dalam sejarahnya Mahasiswa merupakan para generasi penerus bangsa Intelek yang dalam beberapa situasi memberikan sumbangsih dan kepekaannya untuk mengkritisi nasib bangsa kita. Masih terngiang dalam ingatan bahwa mahasiswa bisa maju kedepan untuk menyuarakan perubahan ketika berhasil menglengserkan kebobrokan pemerintahan orde baru pada tahun 1998. Mahasiswa tersebut hadir karena rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi kepada bangsa Indonesia. Peduli terhadap nasib bangsa dan mencintai seluruh nasib rakyat-rakyat di dalamnya.

Mahasiswa berperan sebagai pihak yang juga wajib ikut andil dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dan sebagai kelompok yang akan mengkritisi setiap hal yang berkaitan tentang penyelewengan dan pelanggaran hukum, serta menanggapi segala kebijakan yang dibuat para pemimpin kita dalam kesejahteraan bangsa ini. Dan ketika para pemimpin Negara mengacuhkan aspirasi rakyat, mahasiswa sebagai garis terdepan yang akan menyuarakan keluhan rakyat Indonesia kepada Negara.

Dasar kehidupan beragama bangsa Indonesia tercermin dalam sila ke 1 pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang berarti Indonesia mempercayai dan menempatkan agama sebagai sesuatu yang diakui dalam bangsa ini sehingga diberikan sebuah aturan hukum sebagai bentuk untuk menjaga kebebasan dan ketenangan kepada setiap orang untuk memeluk agama-Nya seperti tercantum dalam pasal 29 UUD 1945.

Bangsa Indonesia menyadari kemajemukan warga-nya sehingga sebuah filosofi wawasan Nusantara yang mengatakan berbeda-beda tapi tetap satu jua yaitu bhinneka tunggal ika merupakan sebuah slogan yang menyerukan untuk tetap bersatu meski terjadi banyak kemajemukan suku, bahasa, dan juga agama. Kita dipersatukan dalam satu payung yaitu bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia memberikan perhatian yang sama kepada setiap agama yang ada di Indonesia. Sehingga jika ada agama yang bertikai pemerintah harus menjadi sebuah mediator yang baik dan netral untuk menengahinya. Menyerukan untuk kita sadar bahwa diantara kita merupakan saudara dan dipersaudarakan dalam satu keluarga yaitu keluarga Indonesia.

Selama ini yang menyebabkan belum tegaknya supremasi hukum di Indonesia dikarenakan moral para pelaku penegak hukum yang belum menjalankan aturan-aturan hukum sebagaimana mestinya. Moral para pelaku penegak hukum yang sadar hukum namun masih tetap melakukan pengkhianatan terhadap hukum bahkan kebenaran hukum dapat dijual dengan uang. Sehingga timbul kondisi dimana hanya orang berduit saja yang punya hukum.

Untuk itu perlu adanya sanksi yang tegas dan pelaksanaan sanksi tesebut dijalankan dengan baik sehingga memberikan efek jera dan takut buat seseorang untuk melakukan pelanggaran dan penyelewengan hukum. Kontrol yang jeli dari pemerintah negara terhadap para aparat hukumnya untuk tidak segan melakukan restrukturisasi kepada para aparat hukum yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan bahkan pengkhianatan terhadap hukum dan memberikan sanksi yang tegas kepada mereka.

Dengan menempatkan orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab akan menciptakan lingkungan hukum yang dijalankan sebagaimana mestinya yang akan menghadirkan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia.

Serta harus dibina moral masyarakat untuk bisa taat hukum. Karena seringkali kita menemui banyak sekali peraturan-peraturan yang dilanggar masyarakat kita dalam keseharian. Contohnya adalah masih banyak masyarakat yang belum menaati peraturan dalam berlalu lintas. Contoh tersebut menunjukkan untuk hal-hal yang kecil saja kita masih banyak melakukan pelanggaran, sehingga menganggap pelanggaran hukum seperti hal yang biasa saja tanpa ada rasa penyesalan atau takut.

Perlu adanya komunikasi para aparatur hukum dan masyarakat tentang sejumlah permasalahan pelanggaran hukum yang terjadi. Untuk dapat menemukan sebuah solusi dan jawaban mengapa pelanggaran itu terjadi. Tentunya perlu didengarkan keluhan masyarakat, sehingga peraturan yang dibuat berkesan merupakan keputusan yang disepakati bersama.

Sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia tercermin pada UUD 1945. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang, Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan konstitusi. Perubahan ini disebabkan oleh perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terus mengalami dinamika menuju suatu tatanan pemerintahan Negara Indonesia yang lebih baik.

Ada beberapa konstitusi atau UUD yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang. Konstitusi-konstitusi tersebut antara lain:

1. UUD 1945

2. UUD RIS 1949

3. UUDS 1950

4. UUD 1945

5. UUD 1945 hasil amandemen

Karena pelaksanaan sistem ketatanegaraan kita bersumber dari UUD 1945, maka dari beberapa kali penyempurnaan yang dilakukan pada UUD 1945 yang telah mengalami beberapa kali amandemen menunjukkan masih adanya kekurangan yang masih harus terus disempurnakan. Kembali lagi pada kasus masalah pelanggaran dan penyelewengan terhadap UUD 1945 yang telah dibuat, membuat pelaksanaannya belum berjalan maksimal sehingga masih banyak kekacauan yang terjadi terhadap bangsa ini.

Untuk itu sangat dibutuhkan kesadaran hukum yang tinggi pada diri masing-masing warga Negara untuk menjaga dan menegakkan hukum yang sudah ada agar tercipta kenyamanan dan keamanan di Negara Indonesia. Jika pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya dan sanksi yang tegas diberikan kepada para aparat atau siapapun yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan, sistem ketatanegaraan kita sudah cukup bagus.

Tindakan atau usaha tersebut terjadi dari sebagian orang yang mungkin merasa kecewa atas pelaksanaan dari ideologi yang ada selama ini. Ideologi yang digunakan saat ini yaitu Pancasila dan UUD 1945, tetapi masih saja terjadi kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi, masih banyak hak-hak kita sebagai warga Negara yang masih dilanggar, masih banyak kasus-kasus hukum yang pincang, masih banyak suara-suara kita yang tidak dapat kita suarakan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menimbulkan pemikiran sebagian orang, “apakah yang salah dari bangsa ini??” Dan pemikiran tersebut mengarah kepada dasar atau akar dari bangsa ini yaitu ideologinya. Apakah ideologi tersebut masih mempunyai kekurangan yang harus disempurnakan sehingga tidak memberikan peluang untuk seseorang dapat melakukan penyelewengan dan pelanggaran.

Namun tidak seharusnya juga kita menyalahkan ideologinya. Karena ideologi yang kita pegang saat ini, yaitu Pancasila dan UUD 1945 sudah cukup bagus. Adapun penyelewengan dan pelanggaran yang terjadi sehingga ada korban yang merasa dirugikan disebabkan karena perilaku para aparat Negara yang tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagaimana mestinya. Moral aparat dan para pemimpin kita yang masih harus dibenahi.

Kita dapat melihat zaman orde baru dimana kebebasan suara dilarang dan mengkhianati isi dari pasal 28 UUD 1945 dulu. Kita banyak melihat jaksa-jaksa dan hakim yang menjual kebenaran hukum demi uang. Kita banyak melihat para pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin yang kita percayai, mengkorupsi uang yang seharusnya diperuntukkan buat kesejahteraan hidup kita. Dan banyak lagi kasus lainnya. Perilaku aparat Negara tersebut semakin tumbuh berkembang karena tidak adanya penegakan hukum yang tegas dari hukum yang telah ada. Sehingga perlu adanya ketegasan dalam penegakan hukum.

Pembenahan moral untuk para pejabat yang kelak dan sedang menjabat dalam pemerintahan menimbulkan sebuah pemikiran baru dari sebagian orang untuk mengusung ideologi yang bersumber dari agama sebagai bentuk kodrati manusia yang merupakan hamba Tuhan YME. Agama mempunyai hukum tegas yang harus dijalankan dikarenakan merupakan perintah dan aturan yang berasal dari Tuhan YME. Sehingga mempunyai sanksi yang tegas jika melakukan pelanggaran.

Jika harus dimintai sebuah pendapat mungkin bukan setuju atau tidak setuju tapi perlu atau tidak perlunya sebuah ideologi itu diganti. Dalam kondisi bangsa kita saat ini, yang salah bukan pada ideologinya tapi pada pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatnya. Sehingga hanya pelaksanaannya saja yang harus dibenahi bukan pada ideologinya.

Pada hakikatnya, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah semua kaidah atau peraturan yang mengatur pergaulan hidup manusia ditengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan peraturan itu kehidupan manusia menjadi tertib, teratur, rukun dan damai serta menghargai hak-hak asasi manusia. Dalam suasana tertib, rukun dan damai manusia dapat menunaikan tugas dan kewajibannya secara baik sehingga hasilnya dapat maksimal dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Ada 4 macam norma yang berlaku di masyarakat yaitu:

1. Norma Agama

2. Norma Kesusilaan

3. Norma Kesopanan

4. Norma Hukum

Pada prinsipnya, orang yang sudah melaksanakan norma agama berarti ia telah melaksanakan norma-norma yang lainnya, yakni melaksanakan norma kesopanan, kesusilaan dan norma hukum. Hal ini dapat dipahami dan dimengerti lewat sikap, tingkah laku dan perbuatan anggota masyarakat sehari-hari yang senantiasa berbuat kebaikan, menghargai orang lain dan menghormati hak-hak orang lain. Orang yang melakukan kebaikan berarti orang tersebut menjalankan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya, bila orang itu malakukan kejahatan berarti ia telah melakukan pelanggaran terhadapa norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Contoh, korupsi berarti mangambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Seseorang yang melakukan korupsi berarti dia telah melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan Negara termasuk didalamnya yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum.

• Sanksi Norma Agama bagi si Koruptor adalah siksaan neraka yang diterima di akhirat nanti.

• Sanksi Norma Kesusilaan bagi si Koruptor adalah perasaan kurang nyaman pada dirinya karena merasa bersalah, menyesal, takut, malu, dan sebagainya.

• Sanksi Norma Kesopanan bagi si Koruptor adalah kebencian, cemoohan, dan hinaan dari masyarakat yang pada akhirnya membuatnya merasa dikucilkan dan terasingkan.

• Sanksi Norma Hukum bagi si Koruptor adalah jatuhan hukuman sesuai dengan proses dan aturan hukum yang berlaku.

Pancasila sebagai suatu sistem etika pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber dari segala penjabaran norma. Selain itu juga mengandung pemikiran-pemikiran yang kritis, rasional, sistematis dan komprehensif yang memberikan landasan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai landasan dalam setiap kegiatan pemerintahan, termasuk salah satunya yaitu kegiatan PILKADA maupun PEMILU. Mengapa demikian, hal itu karena semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai oknum akibat tidak adanya kesadaran, dalam hal ini rendahnya etika moral yang dimiliki.

Mereka melakukan berbagai cara untuk meraih simpati masyarakat tanpa memperhatikan aturan-aturan yang berlaku didalamnya untuk satu tujuan yaitu perebutan kekuasaan di lembaga pemerintahan. Banyak kampanye yang berakhir rusuh dan saling melempar batu antara kedua pesaing.

Hal tersebut tidak seharusnya terjadi kalau saja masing-masing kelompok mempunyai visi dan misi yang baik yang berdasarkan pada sistem etika yang terdapat pada Pancasila. Kalau saja masing-masing calon anggota memiliki sistem etika yang tinggi, mungkin proses pemilihannya akan berjalan dengan lebih baik, tenang dan damai. Tidak ada lagi yang menggunakan kekerasan. Saling mendukung satu sama lain dan siap menerima kekalahan dengan ikhlas serta hati yang lapang. Semua itu dilakukan untuk tercapainyanya satu tujuan yang sama yaitu untuk memajukan Negara lebih baik lagi.

Ciri khas ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tapi diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari masyarakat, tidak diciptakan oleh negara. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya.

Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber dan berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Hal ini adalah suatu prasyarat bagi suatu ideologi. Berbeda halnya dengan ideologi yang diimpor, yang akan bersifat tidak wajar dan sedikit banyak memerlukan pemaksaan oleh sekelompok kecil manusia (minoritas) yang mengimpor ideologi tersebut. Dengan demikian, ideologi tersebut menjadi bersifat tertutup.

Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat sebagai suatu ideologi terbuka. Sekalipun suatu ideologi itu bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ideologi itu sendiri, yang merupakan sesuatu yang tidak logis. Suatu ideologi sebagai suatu rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradiksi atau saling bertentangan dalam aspek-aspeknya. Pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, dimana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ikhwal buruk baiknya sesuatu. Yang dalam hal ini ialah apa yang dicita-citakan.